Mahalnya Harga Martabat DPR

Dalam sebuah acara dengar pendapat beberapa waktu lalu, seorang anggota dewan mengajukan protes terhadap salah satu pimpinan KPK yang tidak menggunakan ungkapan ‘yang terhormat’ saat menyapa dan menanggapi anggota dewan. Pada kesempatan lain, ada anggota dewan yang menganggap setiap anggota legislatif boleh bebas bicara tentang topik apa saja, karena memiliki hak imunitas.

Pertanyaannya, apakah tuntutan dan klaim para anggota dewan ini keliru? Dalam konstruksi sistem negara demokratis modern, parlemen adalah lembaga yang merepresentasikan rakyat. Institusi yang berperan mewakili dan menjadi perpanjangan tangan publik. Aspirasi rakyat dititipkan dan disuarakan melalui wakil-wakil yang berada di lembaga ini.

Dalam sistem demokrasi kita, parlemen adalah salah satu lembaga tinggi negara yang diamanatkan oleh rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tiga fungsi ini diperkuat dan dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak untuk menyatakan pendapat.

Dengan sejumlah fungsi khusus dan hak eksklusif tersebut, masuk akal dan wajar kalau parlemen diletakkan sebagai lembaga yang terhormat. Setiap anggota dewan pun memiliki hak untuk menyandang predikat sebagai “anggota dewan terhormat.”

Minus Substansi

Pertanyaannya, apakah kedudukan terhormat secara normatif itu sudah cukup? Apa substansi posisi terhormat itu? Apakah para anggota dewan telah menjalankan fungsi dan perannya secara profesional sehingga layak menyandang predikat terhormat?

Survei salah satu harian nasional beberapa waktu lalu menempatkan DPR sebagai lembaga yang citranya paling buruk bila dibandingkan dengan sejumlah institusi dan lembaga kenegaraan lainnya seperti TNI, KPK, Polri, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Dewan Perwakilan Daerah, dan Partai Politik.

Data survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperkuat hasil suvei di atas. Saat mensurvei tanggapan publik terhadap Pansus Angket KPK, SMRC menemukan bahwa sebanyak 64,4% responden percaya dengan KPK, hanya 6,1% yang percaya DPR. Hasil ini sejalan dengan pendapat ratusan ahli hukum dari berbagai universitas yang sudah menyatakan secara resmi bahwa Pansus KPK ini ilegal.

Dalam kaitan dengan proses pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK, sikap reaktif sebagian anggota dewan sangat jelas kelihatan. Resistensi terhadap KPK muncul dalam beragam bentuk, mulai dari wacana revisi UU KPK, gugatan terhadap wewenang penyadapan dan fungsi penindakan, hingga wacana yang paling ekstrim yaitu pembubaran lembaga anti-rasuah tersebut. Argumentasi yang menyertai berbagai wacana ini tidak cukup kuat dan tampak mengada-ada sehingga mendapat tanggapan negatif dari publik.

Satu hal yang menarik, persepsi buruk dari publik linear dengan capaian dan kualitas kinerja anggota dewan di bidang legislasi. Berdasarkan data hingga September, dari 46 target rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2017, hanya empat RUU yang berhasil disahkan jadi undang-undang. Itu berarti pencapaiannya hanya sekitar 8,7%. Sebuah hasil yang sangat minimalis.

Data-data di atas memberi petunjuk yang cukup jelas bahwa kehormatan dewan masih berada pada tataran normatif-prosedural. Hanya berdasarkan perintah dan konstruksi undang-undang. Kurang menyentuh aspek yang substansial. Gereget, kualitas, bobot, dan auranya terasa aus dan hambar.

Kehormatan yang substansial diukur berdasarkan capaian dan kinerja positif dewan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai wakil rakyat. Sikap hormat juga harus lahir sebagai bentuk apresiasi atas tindakan politik dewan yang selaras dengan amanat rakyat dan perintah undang-undang.   

Alternatif Rekomendasi

Ke depannya, kita berharap tindakan politis DPR harus mencerminkan dan mencirikan jati diri mereka sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa rekomendasi berikut barangkali mendesak untuk dijalankan.

Pertama, menggalang wacana yang berorientasi dan selaras dengan aspirasi rakyat. Sosiolog dan filsuf Perancis, Michael Foucoult, mengatakan kalau kita ingin memahami perilaku manusia pada waktu dan tempat tertentu, lihatlah wacana-wacana dominan yang berlangsung di situ.

Dalam perspektif itu, wacana atas banyak isu yang digaungkan para wakil rakyat selama ini dianggap sebagai representasi sikap, penilaian, dan kehendak parlemen sebagai institusi. Persepsi serba buruk terhadap DPR adalah bentuk reaksi masyarakat terhadap wacana-wacana yang lebih mengutamakan kepentingan sempit dan egois dari individu, kelompok, ataupun partai. Kita kerap menyaksikan, misalnya, anggota dewan yang tanpa rasa malu membela sejawat mereka yang terjerat kasus korupsi.

Sudah saatnya pola wacana seperti itu ditinggalkan. DPR harus fokus terhadap wacana yang memperbincangkan kepentingan, kehendak, dan kebutuhan rakyat. Aktivitas wacana itu harus objektif, bisa dipahami dan dijelaskan secara rasional kepada masyarakat, dilandasi kejujuran dan tidak manipulatif, serta terbuka terhadap respon balik dan koreksi dari publik.

Kedua,  membangun refleksivitas kolektif. Dinamika politik di DPR banyak yang salah kaprah. Perilaku yang salah dianggap wajar, yang keliru didapuk sebagai benar. Membela sejawat yang terlibat korupsi dianggap tepat sebagai bentuk sikap solider kepada sesama anggota dewan. Meminta jatah rupiah untuk proyek-proyek besar, misalnya kasus KTP-el, dipandang lumrah. Daftar tindakan yang salah kaprah ini masih bisa diperpanjang, tetapi menyebutkan beberapa contoh kiranya sudah cukup.

Yang mengherankan, dewan tampak nyaman dengan kondisi ini. Mengapa? Disinyalir, selain karena mentalitas yang buruk, kekeliruan sistemik ini juga disebabkan oleh lemahnya tindakan (menyetir istilah Giddens, 1999) reflektif, yaitu memantau dan memeriksa secara rutin perilaku, apakah sesuai dengan peran dan fungsi inheren sebagai wakil rakyat, atau apakah sejalan dengan kehendak rakyat.

Melihat peran pentingnya tersebut, membudayakan sikap reflektif sudah menjadi kebutuhan saat ini. Langkah implementasinya bisa dimulai dari masing-masing anggota dewan, lalu menjadi gerakan kolektif bersama sebagai institusi wakil rakyat. Mutu reflektivitas personal dan kolektif ini akan mumpuni jika melibatkan nurani manusiawi.    

Ketiga, memperkuat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, alat kelengkapan DPR ini memiliki tugas mulia, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Sayangnya, instrumen etik DPR ini belum bekerja maksimal, malahan terkesan melempem. Hambatan psikologis dan konflik kepentingan turut merintangi kerja MKD. Sebab yang ditangani adalah sejawat mereka sendiri sesama anggota dewan atau kader separtai.

Perlu ada terobosan baru untuk mengatasi tantangan ini. Langkah konkretnya adalah mengikutsertakan elemen masyarakat sipil yang berintegritas dan mumpuni dalam komposisi keanggotaan MKD, dengan konsekuensi UU MD3 harus direvisi. Keterlibatan masyarakat sipil diharapkan bisa menetralisir dan meminimalisir konflik kepentingan dan peluang persekongkolan antara anggota dewan yang bermasalah dan tim MKD.

Share this post