Tolak BBM Naik, Citra PKS Tetap Buruk
 |
| Sumber:omaha.com |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa pekan terakhir menjadi “buah
bibir” media dan masyarakat karena masalah korupsi dan yang teranyar
adalah soal sikap PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.
Sebetulnya, yang menolak kenaikan harga BBM bukan hanya PKS, tetapi
juga PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Hanya saja,
masalahnya adalah, PKS adalah bagian dari koalisi pemerintahan
SBY-Boediono.
Untuk mengabarkan sikap penolakan ini kepada masyarakat umum secara
masif, PKS menyebar dan memasang spanduk penolakan itu di sudut-sudut
jalan di Jakarta. Di spanduk-spanduk tersebut tertulis kalimat “PKS
Tolak Kenaikan BBM”. Kalimat itu diapit gambar Presiden PKS Anis Matta.
PKS mengklaim, pertimbangan menolak kenaikan harga BBM ini murni
karena memikirkan masyarakat, kenaikan ini akan membebani masyarakat,
terutama bila kebijakan itu dilaksanakan menjelang puasa dan Idul Fitri.
Alasan pemerintah menaikkan harga BBM, menurut PKS, tak rasional dan
belum sesuai dengan keadaan.
Dalam logika politis, langkah penolakan PKS ini bukan “barang
gratis”. Di tengah runtuhnya citra sebagai partai dakwah karena skandal
korupsi yang (diduga) melibatkan mantan presidennya LHI, geliat
penolakan PKS merupakan bagian dari manuver untuk mencoba meraih kembali
simpati dan dukungan publik. PKS berusaha mengesankan dirinya sebagai
partai yang memperjuangkan “nasib rakyat kecil”.
Pertanyaannya, apakah upaya PKS tersebut akan berhasil? Kalau melihat
konstelasi wacana dan “tabiat politik” yang ditampilkan PKS akhir-akhir
ini, saya kira usaha PKS tersebut akan kandas, malah akan memperburuk
cintranya. Ada beberapa alasan yang bisa saya ajukan di sini.
Pertama, skema kenaikan harga BBM ini diikuti oleh opsi kompensasi.
Dalam rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono
di rumah dinasnya, Selasa malam, muncul empat kompensasi yang disepakati
dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu
bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.
Skema kompensasi ini justru menepis kekhawatiran PKS bahwa kenaikan
harga BBM akan membuat masyarakat kecil menjadi susah, sebab bantuan
kompensasi ini akan menyasar masyarakat yang dianggap kecil dan tidak
mampu tersebut. Masyarakat kecil tidak akan peduli apakah langkah
kompensasi ini bentuk “sogokan” halus menjelang pemilu 2014. Yang mereka
lihat adalah kenyataan bahwa mereka mendapat bantuan langsung dan riil,
dan bantuan tersebut merupakan kebijakan pemerintah SBY-Boediono.
Kedua, gaung kasus korupsi yang diduga melibatkan elite PKS jauh
lebih masif dan menyasar memori publik. Korupsi adalah momok dan paling
dibenci masyarakat saat ini. Citra buruk ini diperparah oleh sikap dan
komunikasi politik yang reaktif dan tidak elegan dari sejumlah elite
PKS. Sebagai contoh adalah langkah PKS melaporkan Jubir KPK Johan Budi
ke kepolisian dengan delik “pencemaran nama baik”. Berbagai kalangan
menilai, sikap PKS ini hanya mengada-ada.
Komunikasi poltik buruk lain dari PKS adalah sikap resiten PKS ketika
para penyidik KPK ingin menyita beberapa mobil yang diduga milik LHI.
Yang paling menggelikan adalah tuduhan bahwa karut marut dan persoalamn
yang dialami PKS saat ini merupakan bagian dari konspirasi zuionis dan
lain-lain.
Mengkambinghitamkan orang lain tanpa bukti jelas justru
membuat PKS dinilai masyarakat sebagai partai yang “geyel”. Berbagai
serangan verbal dari PKS ke KPK juga ikut andil dalam memperburuk citra
PKS.
Ketiga, PKS dianggap partai yang tidak punya rasa malu dan harga
diri. Mengapa? PKS kerap bersikap berseberang dengan pemerintah
SBY-Boediono yang merupakan rekan koalisinya. Salah satu contoh
konkritnya adalah penolakan terhadap kenaikan BMM sekarang ini. Kalau
punya harga diri, PKS seharusnya secara tegas menyatakan keluar dari
koalisi.
Namun, faktanya PKS tidak berani melakukan langkah tegas
tersebut. Malah Anis Matta mempersilahkan menteri dari PKS untuk
mendukung kebijakan pemerintah. Ini jelas memperlihatkan inkonsistensi
PKS. Klaim militansi keberpihakan PKS kepada masyarakat kecil pun
menjadi tidak punya nilai. Lantas, masuk akal kalau ada penilaian bahwa
sikap penolakan PKS hanya untuk pencitraan superfisial atau akal-akalan
saja.
Mungkin PKS menunggu dipecat SBY dari koalisi, sehingga terkesan
sebagai partai yang teraniaya dan menjadi korban dari politik kekuasaan,
dan dengan demikian mendapatkan simpati dan rasa iba dari publik.
Langkah seperti inipun keliru sebab SBY besar kemungkinan tidak akan
mendepak PKS, bukan karena takut tetapi membuat PKS tersandera dan
dikesankan oleh publik sebagai partai yang tidak etis (dalam konteks
relasi kekuasaan), tidak tahu diri, dan tidak punya rasa malu. Mengaku
sebagai koalisi tetapi kerap bersikap berseberangan dengan pemerintah,
bahkan dengan cara yang vulgar.
*Tulisan ini ditayang di rubrik Kolom www.theindonesianway.com (05/06/2013)